Friday, March 30, 2012

Harga BBM Diperkirakan Baru Akan Naik 1 Oktober 2012

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat paripurna, DPR akhirnya menyepakati pemberlakuan pasal 7 ayat 6 A RUU APBNP 2012. Otomatis harga bahan bakar minyak(BBM) akan naik dengan disahkannya aturan tersebut.
Dalam ayat 6A itu disebutkan: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5 persen dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."
Namun, harga BBM diperkirakan baru akan naik pada bulan Oktober 2012 mendatang.
Kemungkinan besar harga BBM baru akan naik pada 1 Oktober sangat besar, mengingat ICP pada 2012 sudah di atas asumsi APBNP 2012.
Misalnya, ICP Januari sebesar 115,91 dolar AS per barel, Februari 122,17 dolar AS per barel, dan Maret 128  dolar AS per barel. Sehingga ICP rata-rata tiga bulan pertama ini sudah mencapai 122 dolar AS. Sudah melebihi 120,75 dolar AS per barel.
DPR dalam rapat paripurna juga memberikan kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi paling cepat 1 Oktober jika harga Indonesian Crude Price (ICP) menyentuh  120,75 dolar AS per barel.
Partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) minus PKS, sepakat mengusung opsi yang ditawarkan Partai Golkar yakni menaikkan harga BBM bila ICP naik 15 persen dari asumi APBN Perubahan 2012 yakni 105 dolar AS.
Kesepakatan ini diambil setelah pimpinan rapat melakukan lobi politik. Partai koalisi Setgab unggul dalam pemungutan suara, 356 suara mengalahkan PKS dan Gerindra yang kukuh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi selama 2012. Jumlah suara yang menolak 82 suara. Sedangkan partai oposisi, PDI-P dan Partai Hanura memilih walk out.

Fraksi PDIP "Walk Out"

Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk meninggalkan Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Perubahan 2012, Sabtu dini hari.
Keputusan PDIP untuk "walk out" atau meninggalkan Rapat Paripurna DPR RI itu menyusul keputusan Fraksi Hanura yang telah meninggalkan rapat beberapa waktu sebelumnya.
Kedua fraksi yang menolak kenaikan harga BBM itu memutuskan untuk meninggalkan rapat ketika Rapat Paripurna akan mengagendakan pemungutan suara tentang substansi pasal 7 ayat 6 RUU APBN Perubahan 2012.
Beberapa fraksi ingin pasal tersebut tidak berubah, sehingga pemerintah tidak memiliki kesempatan menaikkan harga BBM. Sementara fraksi lain ingin ada penambahan ketentuan, yaitu pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga 15 persen dalam waktu enam bulan.
Hingga Sabtu pukul 00.40 WIB, rapat tersebut masih berlangsung.

China Jajal Bahan Bakar Metanol

China dikabarkan akan menjalani uji coba penggunaan bahan bakar metanol di mobil-mobil produksi mereka. Selama ini metanol tidak sepopuler etanol sebagai bahan bakar mobil karena dinilai beracun dan memiliki kandungan energi kurang dari etanol. Namun, metanol lebih mudah untuk diproduksi.
Etanon dan metanol sama-sama alkohol. Namun, unsur metanol lebih sederhana dari etanol, yang hanya berisi satu atom karbon. Pengembangannya sampai saat ini berada pada tahap uji coba untuk mempelajari efek campuran metanol terhadap komponen mesin, seperti karet dan barang plastik, yang berpotensi larut.
Salah satunya melibatkan tim dari Freudenberg NOK. Komponen mobil akan direndam bersama metanol selama enam minggu, dan setelah itu diperiksa untuk mencari setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang.
Di China sendiri, uji coba penggunaan metanol ditujukan untuk menekan biaya bahan bakar. Penelitian ini pun bisa diaplikasikan untuk mengembangkan komponen yang dapat digunakan di mana saja di dunia, tidak hanya pada mobil China. Yang mengurangi biaya bagi konsumen.
Sejauh ini, metanol diproduksi dari gas metana dan uap, bukan distilasi kayu (alkohol kayu). Meskipun tidak umum sebagai bahan bakar alat transportasi, di beberapa negara, metanol sudah dicampur dalam jumlah kecil dengan bensin, dan salah satunya digunakan dalam balapan Champcar.
Walau dinilai beracun, metanol mudah terbakar, tetapi juga dapat dengan mudah dipadamkan dengan air (tidak seperti bensin). Apakah ide bahwa mobil China dapat melaju dengan metanol murni dapat terwujud? Kita tunggu saja. (kpl/why/bun)

Thursday, March 29, 2012

Koalisi Tak Satu Suara, Presiden Tunggu Hasil Final

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunggu ketok palu mengenai bahasan APBN-P di DPR. Meskipun sejumlah partai koalisi yang sudah tak satu suara dan berbalik arah menolak kebijakan yang ditawarkan pemerintah.
Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden SBY mengikuti dinamika politik yang terjadi. “Sejauh belum hasil final semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya, Jumat (30/3). Artinya, pemerintah masih optimis kebijakannya bisa lolos di Senayan.
Ia lagi-lagi menegaskan kenaikan harga BBM tak lain untuk penyelamatan ekonomi Indonesia. Pemerintah melihat tidak banyak pilihan yang bisa diambil untuk kebijakan ini. “Harapan pemerintah; ada harapan yang sama, bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” katanya.
Kebijakan menaikan harga BBM tinggal hitungan jam. Sidang paripurna DPR akan memutuskan jadi atau tidaknya BBM naik berdasarkan mekanisme politik di Senayan. Sejauh ini, partai koalisi yang berbalik arah dan menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM adalah Partai Golkar dan PKS. Sedangkan PDIP, Gerindra, dan Hanura konsisten sejak awal menolak kebijakan tersebut.

Pengamat: Kenaikan BBM Sarat Kepentingan Kapitalisme Asing

Yogyakarta (ANTARA) - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak disinyalir sarat dengan kepentingan kapitalisme asing, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Revrisond Baswir.
"Indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan Indonesia bebas subsidi BBM pada 2015. Konsekuensi yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia pada diskusi publik "Menata Ulang Indonesia", pada 2015 masyarakat dipaksa konversi premium ke pertamax, karena subsidi dihentikan. Pada saat itu perusahaan minyak asing seperti Chevron, Petronas, dan Shell akan merajalela, dan sektor asing yang akan meraup keuntungan.
"Kuatnya cengkeraman kapitalisme asing di Indonesia semakin terlihat dengan adanya 40 perusahaan asing yang telah memegang izin pembukaan SPBU. Setiap perusahaan tersebut diizinkan membuka 2.000 SPBU dan menguasai seluruh produksi dari hulu ke hilir," katanya.
Ia mengatakan ekspansi kapitalisme besar-besaran juga terlihat pada tambang minyak yang menyumbang 40 persen produksi Indonesia, kini telah diselenggarakan oleh perusahaan asing, Chevron. Bahkan, berdasarkan data 2010, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia yang diselenggarakan oleh BUMN hanya tinggal 7,8 persen.
"Negara kita dalam konteks ekonomi sebenarnya sudah kalah, karena mengatur kekayaan sumber daya sendiri saja tidak lagi bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing, maka kekuatan politik dan kekuatan legal dikuasai kapitalis," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan penataan ulang alat-alat produksi yang ada di Indonesia. Kekayaan potensi alat produksi negeri itu harus dikuasai negara karena jika tidak, maka akan jatuh ke orang per orang dan rakyat ditindas.
Ia mengatakan, kedaulatan dikembalikan kepada rakyat termasuk alat produksi kekayaan sumber alam harus dikendalikan lagi oleh rakyat.
"Siapa yang menyelenggarakan proses produksi hampir di semua sektor dan menguasai hasilnya? Apakah masih dalam kontrol negara atau jatuh pada perseorangan yang berpotensi menindas rakyat," katanya.
Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakn, fenomena partai politik (parpol) yang ikut turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk kepentingan politik sesaat.
"Parpol ikut demonstrasi itu hanya untuk kepentingan politik sesaat, untuk mencari simpati rakyat, bukan bertujuan mengubah keadaan. Hal itu dilakukan karena akan ada pemilu dan jangka panjangnya hanya untuk kepentingan parpol sendiri," katanya.
Menurut dia, salah satu jalan untuk mengatasi kondisi negara saat ini adalah kembali kepada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Hal itu penting karena jika tidak ada parameter, maka tidak ada harapan. Banyak persoalan jangan hanya dilihat di permukaan, tetapi lihat akar masalah dari semua itu," katanya. (ar)
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --  Mahasiswa Amikom, Universitas Negeri Yogyakarta dan  UGM bergabung mendatangi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka berdemo menuntut pemerintah membatalkan niatnya untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April.  
Para mahasiswa dari tiga kampus ternama Yogya ini datang dengan jumlah sekitar 200 orang. Mereka praktis memenuhi pelataran aula gedung DPRD.
Selain menuntut harga BBM tidak dinaikkan, para mahasiswa juga menuntut pemerintahan SBY segera menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang selama ini diberi kemudahan mengekspolatasi kekayaaan alam Indonesia, seperti minyak bumi, gas, dan bahan tambang lainnya.
Menurut para mahasiswa ini, banyak perusahaan asing yang mendapat konsensi mengelola kekayaan alam tersebut akhirnya membuat pemerintah menjadi mempunyai ketergantungan. Indonesia jadi tak bisa memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
''Langkah menasionalisasi aset-aset bangsa yang dikuasai asing itu diperlukan agar kebijakan pemerintah bisa lebih prorakyat dan pemerintah tak mudah diintervensi oleh pihak-pihak asing,'' kata Zamzam Adnan, presiden BEM KM-UNY, yang bertindak sebagai koordinator aksi.

Wednesday, March 28, 2012

Jadi Senjata Opisisi, Koalisi Usul Edit UU APBN

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Satya W. Yudha, mengusulkan perlunya modifikasi Pasal 7 ayat 6 dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. »Bila harga ICP (minyak mentah Indonesia) naik sebesar 10 persen, pemerintah silakan sesuaikan harga,” kata dia Rabu, 28 Maret 2012.
Pembahasan pasal yang berbunyi "Harga jual eceran BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi tidak mengalami kenaikan" ini menjadi sangat krusial dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini dianggap berimplikasi pada sikap pemerintah yang tak bisa fleksibel menyikapi perkembangan harga minyak dunia.
Partai bukan anggota koalisi, seperti PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, menjadikan pasal ini sebagai senjata untuk menolak kenaikan harga Premium dan solar, yang diusulkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.
Pembahasan soal Pasal 7 kemarin ditangguhkan. Agenda rapat pemerintah dan Badan Anggaran mulai membahas APBN Perubahan 2012. "Kami minta ditunda, butuh konsolidasi lagi," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo.
Adapun anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrat, Gede Pasek, menilai dalam pasal tersebut hanya perlu ditambahkan ayat yang menjelaskan kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jika ICP naik 5 persen dari asumsi US$ 105 per barel. "Masak, sebuah asumsi bisa dikunci? Namanya juga asumsi, pasti akan ada perubahan," ujarnya.
Pemimpin Badan Anggaran asal Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengungkapkan, pasal itu diusulkan oleh Fraksi Golkar saat rapat kerja pembahasan draf UU APBN 2012. Semula, pasal itu mencantumkan bahwa pemerintah punya wewenang menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika kenaikan harga minyak mentah melonjak minimal 5 persen.  Laurens Bahang, politikus dari Partai Amanat Nasional, menyebut pihaknya punya banyak opsi terhadap pasal yang mengatur perubahan harga BBM itu. "Kami akan sesuaikan agar pemerintah bisa mengatur dengan harga minyak mentah," ujarnya.
Sebaliknya, oposisi berkukuh mempertahankan pasal itu. "Bila dicabut, pemerintah tidak konsisten," ujar Dolfie O.F.P. dari PDI Perjuangan. Rekannya dari Hanura, Yani Miriam, sepakat. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim menyatakan partai belum menentukan bakal mendukung penghapusan pasal.
Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan kenaikan harga bahan bakar harus dilakukan karena harga minyak mentah dunia dan ICP tidak sesuai dengan asumsi APBN 2012.
M. ANDI PERDANA | AKBAR TRI KURNIAWAN | FEBRIYAN | GUSTIDHA BUDIARTIE | I WAYAN AGUS PURNOMO | ANGGA SUKMA WIJAYA | RR ARIYANI
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Lobi politik sehari menjelang putusan kenaikan harga BBM bersubsidi kian bertambah alot. Seperti diketahui, naik tidaknya harga BBM akan ditentukan dalam sidang paripurna DPR Jumat (330/3/2012) besok yang kemungkinan akan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak atau voting.

Sumber Tribunnews.com, Kamis (29/3/2012), pagi, menyebutkan lobi politik kian intensif dilakukan para kader parpol pendukung kenaikan harga BBM. Mereka melobi partai yang selama ini getol menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yakni PDIP, Hanura, dan Gerindra.
Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung dalam akun twitternya pagi ini mengakui lobi terakhir RUU Pemilu dan Rapim untuk Paripurna RAPBN-P masalah BBM, akan menjadi hari yang memakan urat syaraf.

Semalam, dikabarkan sejumlah petinggi parpol anggota koalisi bertemu membicarakan ihwal paripurna soal penetapan APBN Perubahan 2012 besok.
Yang intinya berupaya agar suara koalisi kompak setuju harga BBM naik jika divoting besok.

Sejauh ini diantara anggota koalisi, PKS dikhawatirkan akan membelot dari keputusan anggota koalisi. PKS menurut beberapa kadernya akan tetap menolak kenaikan harga BBM.

Dari hitungan matematis Tribunnews.com, kendati semua suara PKS keluar dari koalisi bergabung dengan pendukung penolak kenaikan harga BBM maka tidak akan berpengaruh banyak. Jika suara anggota koalisi di luar PKS yakni Demokrat, Golkar, PPP, PAN kompak maka faksi koalisi ini akan tetap menang sehingga harga BBM tetap akan naik.

Kecuali, Golkar kompak keluar dari koalisi dan bergabung dengan barisan partai penolak harga BBM. Maka konstalasi politik akan berubah.

Pengamat Politik M Qodari berpandangan peta politik dalam koalisi pendukung pemerintahan akan diuji di paripurna mendatang. "Saya kira PDIP, Gerindra dan Hanura yang awalnya menolak tetap akan menolak," kata dia kepada Tribunnews.com, hari ini.
Sebaliknya Anggota Koalisi yakni Demokrat, PAN, dan PKB diperkirakan akan solid mendukung kenaikan harga BBM. ‎​"Yang belum jelas sikapnya adalah PKS, Golkar dan PPP," kata dia.
Kendati, menurut Qodari kecenderungan PKS akan bergabung dengan pihak yang menolak harga BBM naik dan sebaliknya Golkar dan PPP gabung yang setuju.
"Kalau ini yang terjadi, kubu menolak akan kalah karen gabungan kursi PDIP, Gerindra, Hanura dan PKS "outnumbered" ujar Qodari. Kecuali, kata Qodari, ada kejutan dari Golkar dan PPP. "Inilah 2 parpol yang akan jadi penentu!" ujarnya. Dengan kata lain jika Golkar atau PPP berada satu barisan menolak kenaikan harga BBM dalam votingdi paripurna maka harga BBM tidak jadi naik.  Meskipun hanya Golkar dan PKS bergabung dengan penolak kenaikan harga BBM maka dipastikan harga BBM tidak akan naik.

Anggota DPR berjumlah 560 orang.
- Fraksi Demokrat 148 orang
- Fraksi Golkar 106 orang
- Fraksi PDIP 94 orang
- Fraksi PKS 57 orang
- Fraksi PAN 46 orang
- Fraksi PPP 38 orang
- Fraksi PKB 28 orang
- Fraksi Gerindra 26 orang
- Fraksi Hanura 17 orang
Suara Fraksi Koalisi pendukung pemerintah jika solid maka dipastikan akan membuat kebijakan menaikkan harga BBM terealisasi :
Demokrat + Golkar + PAN + PPP + PKS + PKB  = 366 suara (minus PKS menjadi 309 suara). (minus Golkar menjadi 203 suara)
Di luar koalisi, ada ada 3 fraksi yang menentang kenaikan harga BBM yakni :
PDIP + Hanura + Gerindra  = 137 suara
CATATAN :
Namun jika Fraksi PKS dikabarkan tetap pada pendirian menolak kenaikan harga BBM. Maka suara PKS jika solid bisa masuk ke barisan penolak kenaikan harga BBM. Suara koalisi pendukung akan berkurang 57 orang sehingga menjadi 309 suara.
Dan suara penolak kenaikan harga BBM menjadi 194 suara. Meski PKS bergabung dengan PDIP, Hanura, dan Gerindra maka tetap kalah suara jika voting dilakukan.
PDIP + Hanura + Gerindra + PKS = 194
Sehingga dengan demikian suara Golkar sangat menentukan dalam penolakan kenaikan harga BBM. Jika suara Golkar 106 orang kompak menolak kenaikan harga BBM.
Maka suara anggota DPR penolak harga BBM menjadi 300 suara. Dalam suara koalisi pendukung menjadi 203 suara.
(ACO)

Tuesday, March 27, 2012

Proyek Rp 3,1 Triliun untuk Listrik Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) menggarap delapan paket proyek senilai US$ 350 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun untuk memperkuat jaringan listrik di Jakarta. "Paket tersebut sudah mulai dilelang sejak tahun lalu," kata Kepala Divisi Pengadaan Strategis PLN, Karmiono, di Selasa, 27 Maret, 2012.

Kedelapan paket itu antara lain proyek penambahan kapasitas gardu, jumlah trafo, dan kabel. Pemerinciannya, paket 1 merupakan pengadaan trafo, paket 2 dan 3 kabel bawah tanah, paket 4 penambahan gardu induk nonkonvensional (gas insulated substation/GIS), paket 5 transmisi 150 kilovolt.

Ia menjelaskan konstruksi seluruh paket itu memakan waktu 24 bulan. Targetnya proyek akan selesai pada 2014. Jika proyek telah rampung, PLN berjanji sistem kelistrikan Jakarta akan semakin andal. "Lamanya listrik padam bisa dipercepat," ujar Karmiono.

Proyek tersebut digarap PLN bersama kontraktor. PLN menanggung sekitar 15 persen dari total nilai proyek. Sisanya berasal dari pinjaman. Untuk paket 8, kontraktor menggandeng BNP Paribas untuk mendapat pinjaman. Kontraktor paket lain juga menggandeng pemberi pinjaman dari bank Korea dan Jepang.

Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menjelaskan pemadaman di Jakarta rata-rata terjadi karena dua hal. Pertama, minimnya pasokan listrik dari pembangkit, dan kedua karena jaringan yang tidak bisa mengalirkan listrik dari pembangkit.

"Dari sisi kapasitas pembangkit Jakarta yang masuk ke dalam sistem Jawa-Bali juga sudah kelebihan pasokan," katanya. Daya pembangkit di wilayah Jawa-Bali mencapai 22 ribu megawatt. Adapun beban puncaknya sekitar 19.400 MW.

Dengan selesainya proyek, PLN akan mudah mengatur aliran listrik. Sebab, gardu-gardu yang ada akan terhubung dengan kabel. Biasanya satu daerah hanya bisa dipasok listrik dari satu gardu. Jika proyek selesai, satu daerah bisa menerima aliran listrik dari gardu lain yang masih terhubung dengan sistem.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Monday, March 26, 2012

Pemerintah Bersikukuh Pilih Opsi Kenaikan Harga BBM

 
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersikukuh untuk memilih opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter, untuk menjaga anggaran negara dari kenaikan harga minyak dunia.
"Kami mohon dukungan masyarakat agar memahami, kita perlu menjaga anggaran kita," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin.
Menkeu juga mengatakan opsi kenaikan lebih diusulkan karena pemerintah ingin membatasi penggunaan BBM bersubsidi dan mengurangi anggaran subsidi energi dalam APBN.
"Dengan asumsi harga 105 dollar ICP dan jumlah kuota 40 juta kilo liter, (subsidi BBM) meningkat drastis jadi Rp178 triliun ini perlu dikendalikan. Kita ingin batasi resiko BBM subsidi itu maksimum di Rp137 triliun," ujarnya.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga bermanfaat untuk mencegah adanya penyelundupan karena harga BBM termurah di negara tetangga berada pada kisaran Rp12 ribu sampai Rp14 ribu.
"Penyelundupan dan penimbunan akan banyak resikonya, ini dapat membuat masyarakat yang menggunakan pertamax akan kembali menggunakan premium," kata Menkeu.
Sebelumnya, pembahasan antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI yang telah berlangsung mulai Kamis (22/3)memunculkan dua opsi terkait BBM bersubsidi.
Opsi pertama adalah subsidi energi ditetapkan sebesar Rp225 triliun. Dengan rincian, subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan cadangan risiko energi Rp23 triliun.
Opsi ini juga akan mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang berisi pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat.
Sehingga dengan dicabutnya pasal tersebut, pemerintah diberi kesempatan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter.
Sedangkan opsi kedua, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp178 triliun. Sementara, besaran subsidi listrik tetap di angka Rp64,9 triliun dan cadangan risiko energi Rp23 triliun dengan total subsidi energi Rp266 triliun.
Namun, dengan adanya opsi kedua, maka harga BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan.
Menkeu mengatakan opsi kedua tidak menjadi pilihan pemerintah karena berpotensi meningkatkan defisit anggaran hingga diatas tiga persen dan hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Dari pemerintah ketika bahas opsi dua itu, kami berpendapat akan berpotensi total defisit belanja melebihi tiga persen," katanya.
Selain itu, opsi kedua akan berpotensi menambah kuota volume BBM menjadi sebesar 47,8 juta kiloliter dari sebelumnya 40 juta kiloliter.
Hampir seluruh fraksi di Badan Anggaran mendukung opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, namun fraksi PDI-P, Gerindra dan Hanura belum menyetujui usulan tersebut.
Fraksi Gerindra dan Hanura bahkan melakukan aksi Walk Out dari rapat kerja tersebut karena mayoritas fraksi tidak membahas opsi kedua.

Pimpinan fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis mengatakan aksi tersebut dilakukan karena pemerintah dan mayoritas fraksi sepakat untuk tidak membahas opsi tidak menaikkan harga BBM.
"Ijinkan kami dengan rasa hormat meninggalkan ruangan ini dan kami tidak ikut membahas berkaitan dengan penetapan besaran BBM, kalau rapat kerja hari ini masih membahas opsi pertama saja," ujarnya.

Fary menambahkan fraksi Gerindra akan memberikan pandangan mengenai opsi tidak menaikkan harga BBM pada rapat paripurna, yang menurut rencana berlangsung pada 29 Maret 2012.
Sementara anggota fraksi Hanura, Ali Kastella mengatakan Hanura akan menunggu voting dalam rapat paripurna dan meminta pasal 7 ayat 6 yang melarang pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi tidak dicabut.
"Hanura tetap konsisten dan tetap minta divoting dalam paripurna karena tidak benar jika harga BBM tidak naik, defisit diatas tiga persen," katanya.(ar)